Tantangan Baru terhadap Strategi Pembangunan

Tantangan Baru terhadap strategi pembangunan

pemikiran untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan pertanian Indonesia mengingat tantangan (dan peluang) ke depan lebih kompleks dan saling berkait erat. Pembangunan pertanian Indonesia pada beberapa tahun ke depan masih akan dihadapkan pada beberapa isu mendasar dan tantangan baru yang merupakan dampak dari krisis finansial global, lonjakan harga pangan yang bersamaan dengan lonjakan harga minyak bumi dunia. Sektor pertanian harus menghadapi faktor eksogen yang terkadang datang tiba-tiba, seperti: instabilitas atau fluktuasi harga pangan yang luar biasa tinggi, fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi, serta variabilitas cuaca yang semakin tidak bersahabat.

Pada tingkat makro global, posisi negara-negara berkembang yang nota bene memiliki jumlah penduduk lebih besar dari negara-negara maju, masih belum dapat melepaskan diri dari permasalahan struktural dalam sistem produksi dan konsumsi,  ketahanan pangan, kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan lain-lain. Ditambah lagi, saat ini terdapat kecenderungan beberapa negara untuk semakin mementingkan urusan pangan dan pertanian di dalam negerinya sendiri, bahkan dengan menerapkan strategi proteksi yang cenderung berlebihan.

Bagi Indonesia, apa pun tantangannya, strategi pembangunan pertanian dapat dikatakan berhasil apabila mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi fisik sekian macam komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Kriteria keberhasilan itu seharusnya dapat diukur dari perbaikan tingkat pendapat rumah tangga petani (dan pelaku di sektor lain), peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan indikator makro seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

1.  Prioritas Pembangunan Pertanian Pemerintah

Sampai pada kuartal pertama tahun 2011 ini, Pemerintah tekah menyelesaikan empat prioritas penting, yaitu (1) penyusunan peraturan pemerintah tentang usaha pertanian komersial, (2) pencanangan usaha pangan skala luas (food estate), (3) cetak biru peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian berbasis pedesaan, dan (4) cetak biru swasembada pangan berkelanjutan.  Berikut ini penjelasan singkat tentang prospek pencapaian dari keempat prioritas pemerintah tersebut.

Dua prioritas pertama sebenarnya lebih bersifat administratif-birokratis sebagai acuan untuk melaksanakan strategi “pengadaan lahan” di atas, yang telah dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Pertanian Komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Masyarakat hanya berharap bahwa pelaksanaan dari PP 18/2010 itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan agribisnis dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur.

Dua prioritas terakhir memang lebih banyak bersifat strategis dan akademis, sehingga mensyaratkan kedalaman analisis dan akurasi data yang digunakan. Kesalahan atau kealpaan memperhitungkan dua faktor penting tersebut, juga akan dapat menghasilkan kinerja sektor pertanian yang tidak secerah yang diharapkan. Peningkatan nilai tambah akan jauh lebih bermakna jika disesuaikan dengan proses transformasi dari keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Nilai tambah akan bervisi perbaikan kesejahteraan pelaku dan perbaikan ekonomi bangsa jika strategi yang disusun juga sejalan dengan perbaikan kapasitas pelaku dan peningkatan skala usaha. Strategi baru ini pasti mensyaratkan perbaikan penguasaan teknologi dan informasi pasar.

2. Strategi Swasembada Pangan Berkelanjutan

Strategi swasembada berkelanjutan bagi pangan strategis: beras, jagung, kedelai, gula, dan daging telah mulai menjadi agenda diskusi publik yang menarik. Pencapaian Indonesia dalam peningkatan produksi pangan strategis mungkin perlu diapresiasi, sekalipun masih terdapat kontroversi statistik dan metode penghitungan. Misalnya, angka resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi beras pada 2009 mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling atau meningkat 3,71 persen dari 60,3 juta ton produksi tahun 2008. Kecenderungan yang terus meningkat ini tentu sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan.

Karakter produksi beras yang sangat politis juga perlu menjadi perhatian berbagai pengampu kepentingan, karena sensitivitas komoditas pangan pokok ini terhadap beberapa keputusan politis, gejolak harga, manajemen stok, dan beberapa perubahan yang terlalu radikal. Opsi strategi  peningkatan produksi wajib diteruskan, tidak setengah-setengah atau hanya bertumpu pada strategi perluasan areal panen (pencetakan sawah-sawah baru), tapi perlu bervisi peningkatan produktivitas per satuan lahan dan per satuan tenaga kerja atau dalam konteks peningkatan efisiensi teknis dan ekonomis sesuai dengan karakter setempat.

Produksi jagung tahun 2009 sekitar 17 juta ton, terutama karena peningkatan luas panen di beberapa sentra produksi jagung di Sulawesi dan Sumatera, terutama jagung hibrida yang juga menjadi input industri makanan ternak. Pada tahun 2010 produksi jagung juga masih diperkirakan meningkat, karena penggunaan benih unggul jagung hibrida semakin memasyarakat, dan bahkan cenderung telah menjadi kebutuhan petani.  Di luar musim panen Indonesia harus mengandalkan jagung impor, maka tugas berat pemerintah menjadi lebih berat dalam stabilitas harga jagung. Jika harga jagung domestik tidak

Produksi kedelai tahun 2009 telah mendekati 701 ribu ton biji kering, suatu peningkatan signifikan dibandingkan angka produksi tahun 2008 yang hanya tercatat 590 tibu ton.  Namun demikian, pada tahun 2010, prospek produksi kedelai tetap menghadapi tantangan berat karena faktor internal ekonomi dan kebijakan di dalam negeri sendiri.  Sepanjang produksi dalam negeri masih berada jauh di atas konsumsinya, maka ketergantungan pada kedelai impor akan menjadi bom waktu yang membahayakan. Strategi peningkatan produksi kedelai perlu dilakukan melalui pengembangan benih unggul tahan kering, varietas kedelai dengan galur murni asli Indonesia, seperti kedelai hitam Varietas Cikuray, Mallika, dan lain-lain yang mampu mendukung pengembangan industri pangan, seperti kecap, industri kuliner dan sebagainya.

Jika Pemerintah tetap meneruskan kebijakan liberalisasi perdagangan kedelai dan memberlakukan tarif bea masuk rendah 0 %, maka dampak negatif yang ditimbulkannya adalah ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang makin besar. Ketika produksi di dalam negeri telah mampu mendekati tingkat konsumsinya, maka kebijakan proteksi dapat diterapkan, termasuk mengenakan tarif impor tinggi dan/atau kebijakan kuota sebagai implementasi pencadangan usaha untuk kemajuan industri mikro kecil dan koperasi. Hal yang perlu dikedepankan adalah upaya menjunjung tinggi prinsip kemitraan swasta besar, usaha mikro, kecil dan koperasi dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

Produksi gula tahun 2009 mencapai 2,84 juta ton yang masih cukup jauh dari total kebutuhan konsumsi gula di Indonesia yang diperkirakan mencapai 4,85 juta ton. Harga gula dunia yang melambung tinggi pada awal tahun 2010 ini seharusnya menjadi insentif tersendiri bagi pelaku ekonomi di sektor gula untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Keputusan impor gula seharusnya dilandasi taktis-strategis yang jitu agar tidak mengganggu sistem insentif di atas. Manajemen harga gula di dalam negeri sebenarya lebih banyak ditentukan oleh mitra dagang atau importir produsen (IP) untuk mengimpor gula mentah dan status importir terdaftar (IT) dengan 75 persen bahan baku berasal dari tebu petani. Empat BUMN masuk klasifikasi IT adalah: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PTPN X, PTPN XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).

3. Langkah ke Depan

Sebagai penutup, pembangunan pertanian juga wajib meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan perikanan yang juga mampu menghasilkan devisa dari prioritas ekspor selama ini.  Misalnya, kelapa sawit Indonesia masih akan terus merajai pasar dunia, yang kini memperoleh tantangan baru dalam visi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Karet, kopi, kakao, dan lada Indonesia juga kan terus mampu menguasai pasar dunia. Komoditas perikanan tangkap dan budidaya seperti ikan tuna, cakalang, dan udang masih akan menjadi andalan ekspor dan perolehan devisa yang dapat menggerakkan perekonomian.

Strategi utama yang wajib dijalankan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi tersebut adalah bagaimana caranya agar petani dan nelayan (skala kecil) juga mampu menerima manfaat ekonomis yang besar agar lebih bergairah dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Di sinilah strategi pemihakan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani menjadi sangat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi.

Ke depan, strategi peningkatan produktivitas dan efisiensi itu wajib dikemangkan melalui aplikasi teknologi baru, yang dihasilkan melalui perjalanan panjang penelitian dan pengembangan (R and D), serta penelitian untuk pengembangan (R for D). Dunia usaha dan sektor swasta Indonesia secara umum perlu secara nyata melaksanakan kemitraaan strategis dengan peguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pangan, yang sebenarnya tersebut di segenap pelosok Indonesia.